Sidang Lanjutan Korupsi Pengadaan Alkes 2012 di Pengadilan Tipikor

Kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012 kembali dilanjutkan di Pengadilan Tipikor, Padang, Rabu (3/12/2014). Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Atmariadi dan Edmon Rizal menghadirkan hadirkan saksi ahli, Afdal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar.

Foto: Kompasiana.com

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Jamaluddin beranggotakan M Takdir dan Irwan Munir, Afdal mengatakan bahwa dari hasil audit yang dilakukan BPKP 20 Desember 2012, ditemukan kerugian negara Rp 773 juta dalam proses pengadaan alkes di Mentawai. “Pengadaan alat kesehatan tersebut tidak sesuai dengan yang ada dalam perjanjian kontrak,” kata Afdal. Salah satu contohnya, sebut Afdal, dalam berita acara yang diajukan perusahaan rekanan CV Sinar Kasih, selaku salah satu rekanan yang tidak sesuai dengan realisasi kerja pada proyek.

“Laporan yang diberikan telah terselesaikan 100 persen, namun dalam pengerjannya tidak demikian. Pekerjaan yang baru diselesaikan rekanan hanya 59,78 persen,” beber Afdal. Begitu pula dengan dua kegiatan lain yang dilakukan perusahaan berbeda. “Meski pengadaan barang tidak sesuai kontrak, namun pencairan dana pengadaan alkes Mentawai ini sudah dilakukan 100 persen sehingga menyebabkan kerugian negara,” lanjut Afdal.

Sebagaimana diketahui dalam sidang sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Mentawai Warta Siritoitet selaku pengguna anggaran,  Gideon Sinambela selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) atau Pejabat Pemberi Komitmen (PPK), Germinus (PPTK) dan Firdaus sebagai Panitia Penerima Barang dan Rizal Efendi selaku rekanan dihadapkan ke persidangan atas dugaan kasus pengadaan alkes Mentawai tahun 2012.

Kasus ini mencuat ketika ada temuan kerugian keuangan negara saat BPKP mengaudit kegiatan tersebut. Dari hasil audit ditemukan kerugian keuangan negara sekitar Rp 737 juta dalam pengadaan alkes tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata kerugian tersebut timbul karena pengadaan alkes tidak sesuai jumlah di dokumen pengadaan. Proyek pengadaan alkes di antaranya berupa alat pengukur lingkar lengan, bantal, timbangan bayi dan lainnya dengan pagu anggaran Rp 2,5 miliar.  Tapi, dalam pengadaannya tidak sesuai dokumen.

Empat terdakwa yang juga PNS di lingkungan Dinkes Mentawai ini dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Diubah dan Ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sementara, terdakwa Rizal Efendi selaku Direktur PT Graha Syifa Mandiri sebagai rekanan diancam dan diatur Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Diubah dan Ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 KUHP. (*)

>>>  http://www.koran.padek.co/read/detail/13358

Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.